JAKARTA – Langkah aneh dilakukan PSSI Pusat dengan mengeluarkan surat penundaan Kongres Biasa Asprov, Askot, dan Askab PSSI di seluruh Indonesia.
Jurus yang dikeluarkan PSSI dalam surat yang diteken Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebutkan sejumlah alasan:
- Kondisi bencana alam yang terjadi khususnya provinsi Sumatera.
- Pemerintah juga merencanakan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk penetapan kembali cabang olahraga prioritas menjadi 21 (dua puluh satu) cabang olahraga prestasi, di mana sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang ditetapkan sebagai prioritas nasional.
- Penguatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi daerah melalui dukungan APBD sesuai revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, serta lahirnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 yang membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga sehingga pengelolaan stadion dan sarana olahraga daerah dapat melibatkan sektor swasta.
Alasan-alasan ini jika dibedah satu per satu, bisa dikatakan tak ada yang relevan kalau bukan hanya dicari-cari untuk, mungkin, menjaga kepentingan perseorangan dengan satu atau dua pihak terkait pergantian pucuk pimpinan khususnya Asosiasi Provinsi atau Asprov PSSI.
Karena itu, beberapa daerah menyatakan keberatannya dengan penundaan Kongres Biasa Asprov, Askot, dan Askab ini seperti dinyatakan Asprov PSSI Jawa Barat.
Dilaporkan rri.co.id, ada sejumlah alasan yang membuat Asprov PSSI Jabar menolak penundaan Kongres Biasa atau KB ini.
Dalam surat yang dilayakan ke PSSI Pusat dijelaskan ada sedikitnya lima alasan utama. Yang pertama, Kongres Pemilihan Asprov PSSI Jabar merupakan amanat Statuta PSSI yang wajib dilaksanakan sesuai tahapan, jadwal, dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu, Asprov PSSI Jabar juga tidak melihat ada alasan prinispil yang bersifat force majeure atau bertentangan dengan Statuta dan Regulasi PSSI yang dapat dijadikan dasar sah untuk menunda pelaksanaan Kongres Pemilihan.
Alasan Mengada-ada
Bencana alam di Sumatera memang harus mendapatkan perhatian seluruh rakyat Indonesia karena skalanya yang massif. Namun, bencana itu bisa dikatakan tak punya kaitan dengan roda organisasi olahraga sepakbola seperti PSSI.
Sebutlah, misalnya, apakah dengan adanya tragedi di Sumatera itu lantas PSSI menggalang dan mengerahkan kekuatan penuh seluruh anggotanya untuk memberikan bantuan kepada para korban dan mereka yang terdampak dari bencana tersebut dan dengan begitu konsentrasi harus dipusatkan di sana?
Lalu, bagaimana dengan alasan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)?
DBON ini adalah program strategis jangka panjang pemerintah Indonesia (2021-2045) yang diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2021 untuk merevolusi ekosistem olahraga nasional melalui pembinaan terpadu dari olahraga pendidikan, masyarakat, hingga prestasi, dengan target utama mencetak atlet unggul dan meningkatkan kualitas hidup sehat di Indonesia, dengan fokus pada olahraga unggulan seperti bulutangkis, angkat besi, dan panahan untuk meraih medali di Olimpiade 2044.
Nah, jika sepakbola dikatakan Yunus Nusi kini masuk dalam DBON namun kemudian menunda-nunda KB anggotanya, hal itu sebenarnya bisa dianggap PSSI justru kurang mendukung program DBON.
PSSI justru harus bekerja sigap dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi siapa pun, untuk melakukan KB agar daerah-daerah bisa berakselerasi dengan baik untuk mencetak atlet-atlet unggul.
Demikian juga untuk alasan berikutnya soal penguatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan dan penyelenggaraan kompetisi daerah.
Jika PSSI ingin organisasi-organisasi di bawahnya bisa bekerja maksimal, melaksanakan kompetisi dan pembinaan dengan sempurna, justru KB sebenarnya suatu keharusan, termasuk tentu saja Asprov PSSI Jakarta yang sejak tahun 2022 tak punya ketua umum definitif dan organisasi tidak bisa berjalan dengan baik.
Kongres Tidak Bergantung pada PSSI Pusat
Apa yang dilakukan Yunus Nusi melalui surat saktinya itu dikatakan wartawan senior Yoseph Erwiyantoro, justru PSSI tengah mengangkangi Statuta PSSI tentang syarat-syarat Kongres PSSI Asprov, Askot dan Askab.
Mengutip hasil kongkow dengan salah satu pengurus teras PSSI, Erwiyantoro menegaskan, jadwal kongres di masing-masing lembaga Asprov, Askot dan Askab, semuanya tergantung dari sikap dan keinginan pemilik suara.
Nah, kalau 2/3 dari pemilik suara menghendaki ada kongres atau KLB, maka mereka bisa membentuk tim kecil, untuk membentuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Kedua lembaga tersebut menyiapkan semua aturan main dan menyiapkan calon atau kandidat yang akan siap menjadi ketuanya.
Kalau SC dan OC sudah siap, maka panitia kecil meminta SC dan OC menjadwalkan tanggal, hari dan tempta acara kongres. Setelah SC dan OC mendapat kepastian jadwal acara, dan siapa saja calon ketuanya, maka SC dan OC membuat surat pemberitauan kepada induknya, yaitu PSSI Pusat. Pemberitahuan, bukan izin menggelar Kongres.
Setelah kongres berlangsung, dan susunan organisasi hasil kongres terpilih sudah ada, maka SC dan OC serta ketua dan kabinet barunya, membuat surat ke PSSI, bahwa acara kongres selesai, dan sudah ada yang terpilih.
“Karena itu, PSSI (Pusat) tidak punya hak melarang dan menunda Kongres karena sesuai Statuta PSSI, yaitu harus ditandatangani oleh 2/3 pemilik suara masing-masing anggota Asprov (provinsi), Askot (kota) atau Askab (kabupaten),” kata Erwiyantoro.
Menurut Toro, panggilannya, saat ini ada sejumlah Asprov yang anggota dan pemilik suara sebenarnya sejak lama menyuarakan Kongres seperti Asprov PSSI DKI Jakarta dan Jateng, namun PSSI sendiri nampaknya lebih suka status anggotanya mengambang.
Toro menduga, ada unsur pribadi yang mendasari keputusan PSSI menunda KB di seluruh Indonesia, sementara yang disodorkan adalah alasan yang dicari-cari.
Sementara itu, tokoh sepakbola usia muda, Taufik Jursal Effendi, juga menyayangkan penundaan KB yang dilakukan PSSI.
Menurutnya, ada sejumlah agenda penting yang akan berlangsung pada tahun 2026 seperti Pra Piala Asia U20 dan Kualifikasi Piala Dunia U17 2026.
Seperti diketahui, PSSI selama ini kesulitan mendapatkan bibit-bibit pemain yang benar-benar berkualitas yang lahir dari kompetisi yang panjang seperti sudah dimulai Radio Bola melalui Liga Jakarta U17 Piala Gubernur 2025 dan tahun depan akan digelar Liga Soeratin U15 dan Liga Jakarta U17 2026.
PSSI, menurut Taufik, seharusnya menyegerakan Kongres Biasa atau Kongres Luar Biasa para anggotanya agar mereka segera membentuk pengurus yang definitif sekaligus mendorong mereka melakukan kompetisi yang baik.
Sebab, terbukti, saat ini, kompetisi Piala Soeratin yang digelar PSSI dengan durasi singkat, sama sekali tak bisa melahirkan pemain-pemain yang benar-benar berkualitas.
“Sepakbola tidak sekadar olahraga, melainkan simbol kebanggaan dan identitas sebuah bangsa. Di banyak negara, kekuatan tim nasional sepakbola kerap disandingkan dengan ketangguhan militer, karena keduanya merepresentasikan disiplin, strategi, solidaritas, dan semangat juang yang tinggi demi mengharumkan nama negara di mata dunia,” beber Taufik.
Menurut Taufik, di tangan Erick Thohir selaku ketua umum PSSI, kebanggaan itu memudar drastis di tahun 2025 dan seharusnya itu jadi alarm bagi kebangkitan sepakbola Indonesia.
Sebelumnya, di tangan arsitek asal Korsel Shin Te Yong, Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus semifinal Piala Asia U-23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Setelah Shin dipecat, Timnas Indonesia U-23 terpuruk. Perubahan gaya bermain membuat Kadek Arel gagal juara Piala AFF U-23 2025. Mereka juga tak mampu bicara banyak pada Kualifikasi Piala Asia U-23.
Episode kelam ini berlanjut di SEA Games 2025 Thailand. Alih-alih mempertahankan medali emas SEA Games Kamboja dua tahun lalu, Timnas Indonesia U-22 yang dibesut Indra Sjafri kandas di fase Grup C.
Satu-satunya yang mungkin jadi kebanggaan adalah tampilnya tim Indonesia U17 di Piala Dunia 2025 di Qatar. Sayangnya, di babak kualifikasi Grup H, Indonesia gagal melangkah ke fase berikutnya.
Kegagalan yang terbaru di SEA Games 2025 bahkan setelah Erik Thohir menggelontorkan miliaran rupiah untuk mendatangkan pemain diaspora, seharusnya menjadi alarm bagi siapa pun pengurus PSSI saat ini.
Bahwa sesuatu harus dilakukan. Dan, itu, bukan menunda Kongres Asprov, Askot, atas Askab.***
